Berita Terkini

Thursday, August 25, 2011

Alasan Jasa Penukaran Uang Diharamkan



Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mendukung imbauan MUI Jombang yang mengharamkan penukaran uang setiap mendekati lebaran. "Itu nggak perlu fatwa, karena yang namanya riba (bunga uang) itu memang diharamkan dalam agama. Islam memang melarang jual-beli uang dengan uang yang tidak setara," jelas Rais Syuriah PWNU Jatim KH Abdurahman Navis LC MHI kepada ANTARA di Surabaya belum lama ini.

Ia mengemukakan hal itu menanggapi fatwa Ketua MUI Jombang KH Kholil Dahlan bahwa penukaran uang itu haram, karena merugikan konsumen dan jual beli uang itu identik dengan riba. Menurut KH Abdurrahman Navis, penukaran uang yang diperbolehkan agama itu harus sepadan/setara, yakni uang Rp100 ribu harus ditukar dengan uang receh Rp100 ribu. Sehingga tidak boleh ada selisih seperti Rp100 ribu dengan uang receh Rp90 ribu.

"Kalau ada selisih itu berarti riba dan hal itu dilarang agama. Boleh saja ada imbalan jasa, tapi uang Rp100 ribu tetap harus ditukar Rp100 ribu, lalu ada imbal jasa seikhlasnya. Kalau imbal jasa sudah ditentukan terlebih dulu sebesar 10 persen berarti uang berbunga dan belum tentu bukan ikhlas," imbuhnya.

Ia menjelaskan, agama melarang jual-beli tanpa akad (perjanjian) dan prosesnya merugikan pihak lain. "Kalau bank sekarang `kan sudah ada alternatif perbankan syariah, sehingga masyarakat bisa memilih," ujarnya.

Untuk praktik penukaran uang yang sudah berkembang jauh, dia menyarankan hal itu dihentikan dan pemerintah harus menghentikan pola perdagangan uang yang haram itu dengan alternatif lain.

Senada dengan hal tersebut, Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori menegaskan bahwa pihaknya mendukung fatwa MUI Jombang. Namun MUI Jatim tidak perlu mengeluarkan fatwa serupa melainkan cukup dengan imbauan.

"Islam sudah jelas mengharamkan riba karena itu berpulang kepada umat Islam sendiri, apakah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Yang jelas kalau penukaran uang seperti sekarang diperbolehkan dengan alasan imbalan jasa itu namanya rekayasa," urainya di sela-sela peluncuran Masjid Bintang.

Karena itu ia menyarankan pemerintah mendesak kalangan perbankan untuk menyediakan loket penukaran uang yang cukup sehingga tidak direkayasa untuk kepentingan bisnis.

"Kalau perlu penukaran uang itu bisa dilakukan dengan unit-unit perbankan, sehingga masyarakat tidak harus antre terlalu lama dan akhirnya dimanfaatkan untuk bisnis penukaran uang. Pemerintah dan perbankan harus menghentikan budaya yang tidak baik itu," ujarnya.

Tentang praktik 'money changer' (penukaran uang) untuk mata uang antarnegara, ia menyatakan hal itu diperbolehkan sebatas penukaran itu setara nilai tukar yang berlaku saat itu. "Syaratnya adalah penukaran uang harus dijalankan secara tunai dan untuk mata uang yang berbeda. Sedangkan untuk mata uang yang sama maka sama sekali tidak boleh mengambil keuntungan contoh rupiah ditukar dengan rupiah maka hal itu bisa jatuh ke riba," jelasnya.

sumber : http://id.custom.yahoo.com/ramadan/artikel-article/alasan-bisnis-penukaran-uang-diharamkan-1166

Monday, August 15, 2011

Indonesia Tarik Mundur Komodo dari New Seven Wonders



Jakarta, News.GudangMateri.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menarik mundur Taman Nasional Komodo (TNK) sebagai finalis dalam ajang pemilihan tujuh keajaiban alam baru atau "New seven wonders of nature" (N7WN).

"Keputusan ini diambil karena pihak penyelenggara kampanye New 7 Wonders (N7W) Foundation telah melakukan tindakan tidak profesional, tidak konsisten, dan tidak transparan, serta tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), Jero Wacik, di Jakarta, Senin.

Menurut menteri ketika secara resmi mengumumkan keputusan itu dalam acara jumpa pers, meski TNK mengundurkan diri dari kampanye pemilihan tujuh keajaiban alam baru bersi yayasan New 7 Wonders, namun TNK tetap merupakan "world heritage" atau warisan dunia yang diakui Unesco pada 1991.

Pada Agustus 2008, Kemenbudpar menjadi Official Supporting Committee (OSC)/Lead Agency untuk mendukung TNK sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam baru yang pemilihannya dilakukan melalui "online voting".

Kemenbudpar telah melakukan serangkaian kegiatan kampanye "online" dan "offline" baik di dalam maupun di luar negeri untuk mempromosikan dan mendukung TNK dan telah membuahkan hasil pada 21 Juli 2009 saat TNK terpilih sebagai salah satu dari 28 finalis kampanye N7WN setelah menyisihkan 440 nominasi dari 220 negara.

Dalam perjalanannya muncul polemik, yayasan N7W pada awal Desember 2010 menyatakan setuju Indonesia dalam hal ini Jakarta sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan (Official Host) deklarasi 7 keajaiban dunia alam.

Panitia kemudian menyaratkan Pemerintah Indonesia membayar "license fee" sebagai tuan rumah penyelenggaraan deklarasi sebesar 10 juta dolar AS serta menyiapkan 35 juta dolar AS sebagai biaya penyelenggaraan acara deklarasi.

Padahal Kemenbudpar baru sekadar menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah namun sama sekali belum menandatangani persetujuan apapun maupun mendaftarkan proposal "bidding" resmi seperti yang disyaratkan yayasan N7W pada dokumen New7Wonders Official Host Worldwide Bidding Tender.

Permintaan itu kemudian ditolak oleh Kemenbudpar karena dinilai tidak realistis namun sebagai reaksi penolakan itu, yayasan N7W pada akhir Desember 2010 mengancam akan mengeliminasi TNK sebagai finalis N7W.

Menurut Wacik, kedua hal tersebut sangat tidak berhubungan karena keberadaan TNK sebagai finalis kampanye N7WN dan penawaran yayasan N7W untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan merupakan dua hal yang berbeda dan seharusnya tidak memiliki keterkaitan sama sekali.

Pada 7 Februari 2011, yayasan N7W memutuskan untuk tetap mempertahankan TNK sebagai finalis namun melakukan tindakan penghapusan peran Kemenbudpar sebagai OSC.

Keputusan itu dianggap sepihak dan tidak adil karena tidak didasari dengan alasan yang jelas, selain itu pihak N7W tidak mencabut maupun membatalkan perjanjian Standard Participating Agreement yang merupakan satu-satunya dokumen resmi yang telah ditandatangani bersama pada awal kampanye yang menyatakan Kemenbudpar adalah OSC dari TNK pada kampanye N7WN.

Kemenbudpar kemudian menunjuk pengacara Todung Mulya Lubis untuk menghadapi persoalan itu. Todung berpendapat, Kemenbudpar tidak pernah melakukan "wan-prestasi" dalam Standard Participating Agreement yang telah disepakati.

"Kami sudah kirimkan surat somasi yang dijawab oleh `legal consult` mereka di London. Kami balas surat itu dan hingga hari ini tidak ada tanggapan dari mereka," katanya.

Ia menambahkan tindakan yayasan N7W menghapus Kemenbudpar sebagai OSC melanggar prinsip hukum universal. "Tidak ada perjanjian yang dibatalkan secara sepihak karena tidak ada pelanggaran yang terjadi di sini," katanya.

Stop Kampanye

Kemenbudpar menemukan beberapa fakta tentang yayasan N7W yang sangat berorientasi komersil, meski menyatakan diri sebagai yayasan nirlaba. Selain itu pelaksanaan kampanye N7WN tidak konsisten dan transparan.

Sebagai sebuah organisasi internasional, pihaknya menilai yayasan itu sangat ganjil ketika ditemukan fakta bahwa yayasan N7W tidak memiliki domisili/kantor yang jelas dan dikelola oleh hanya segelintir orang (kemungkinan hanya merupakan virtual office) namun hendak berurusan dengan transaksi jutaan dolar AS.

"Masyarakat dunia akan tetap mengakui Komodo sebagai `the one and only real dragon in the world` dan fakta ini tidak akan dapat tergantikan. Untuk itu kami tetap berkomitmen untuk mengembangkan dan mempromosikan TNK sebagai kawasan konservasi dan destinasi pariwisata internasional di Indonesia. Melalui branding `Komodo the Real Wonder of the World`, kita akan promosikan TNK ke seluruh dunia," kata Wacik.

Pihaknya yang telah berperan sebagai "lead agency" untuk TNK pada kampanye N7WN berketetapan tidak melanjutkan kampanye bersama dengan yayasan N7W. Dirjen Pemasaran Kemenbudpar Sapta Nirwandar menyatakan TNK sebagai finalis N7W selama tiga tahun telah gencar dipromosikan ke mancanegara.

"TNK telah dikenal masyarakat dunia dan kunjungan ke destinasi itu juga meningkat pesat," kata Sapta. Pada 2007 di mana awal program kampanye dilakukan jumlah wisman yang berkunjung baru sebanyak 16.000 orang, pada 2008 dan 2009 meningkat menjadi masing-masing 21.000 dan 36.000 wisman. Sedangkan pada 2010 jumlah itu melonjak menjadi 45.000 wisman.

sumber : http://id.berita.yahoo.com/indonesia-tarik-mundur-komodo-dari-seven-wonders-075812337.html

Friday, August 12, 2011

Cina atau China, Mana yang digunakan ?



JAKARTA, Republika – Cina, China, atau Tionghoa? Masih ada perbedaan penggunaan kata Cina dalam bahasa media massa kita. Bahasa media atau yang sering kita sebut sebagai bahasa jurnalistik, mengikuti kaidah berbahasa yang dianut otoritas media.

Masing-masing media mempunyai alasan untuk menggunakan kata tersebut dalam konteks berbahasa. Dari perbedaan tersebut, lahirlah ide untuk mendudukan perkara berbahasa khususnya penggunaan kata Cina di Indonesia.

Forum Bahasa Media Massa (FBMM) yang dimotori oleh TD Asmadi bekerjasama dengan Kantor Berita Antara sepakat untuk menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Maka, terselenggaralah diskusi bertajuk "Duduk Perkara Istilah 'Cina': Beberapa Pandangan dan Pilihan Lain". Acara yang diselengarakan di Wisma Antara tersebut menghadirkan pihak Kedutaan Cina, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB), serta tokoh dari pegiat sastra.

Asal muasal perkara penggunaan kata Cina menurut Ketua FBMM, TD Asmadi, adalah kata Cina (tanpa 'h') dirasa memiliki nilai merendahkan. "Kata Cina, sama artinya kata 'Indon' untuk menyebut Indonesia oleh Malaysia," jelasnya.

Kata tersebut bagi orang Cina sendiri dinilai merendahkan. Hal tersebut terbukti secara langsung setelah utusan Kedutaan Cina di Indonesia yang menyatakan keberatannya. Menurut Mr. Zan Liang, Sekretaris III Kedutaan Cina, sebutan Cina untuknya dan bangsanya merupakan penghinaan. "Kata Cina (bukan China) rasanya merendahkan kami," ujarnya.

Pernyataan yang dilontarkannya cukup beralasan. Menurutnya, makna penghinaan itu tak lepas dari sejarah yang pernah terjadi di Cina. Kata itu, mengingatkannya dan bangsanya akan penderitaan ketika berperang dengan Jepang. "Saat itu, orang Jepang memanggil kami dengan sebutan Cina. Hingga sekarang kata itu membuat kita merasa direndahkan," ungkapnya.

Bagi BPPB, selaku penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pihaknya menggunakan kata Cina dan China atau Tiongkok, karena menurutnya bahasa merupakan produk masyarakat. Kamus hanya mengumpulkan bahasa yang dipakai masyarakat. Pemakaian kata Cina dalam KBBI pun tak lepas dari sejarah kata itu. Kata Cina berasal dari bahasa Sansakerta, yang artinya 'daerah pinggiran'.

Kata Cina sendiri menurut Abdul Gaffar, dari BPPB, merupakan serapan huruf dari kata China. "Kata Cina sudah akrab bagi lidah orang Indonesia," ujarnya.

Dalam diskusi yang berlangsung Jumat (12/8) sore, pihak Kedutaan Cina meminta agar orang Indonesia menggunakan kata China atau Tiongkok. "Ketika berbicara dengan orang China, gunakan kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain," kata Zang.

Ditemui selesai acara, TD Asmadi mengungkapkan perlunya kajian lebih lanjut dan lebih ilmiah untuk menyelesaikan perkara ini. "Saat ini belum ada penyelesaiannya. Butuh kajian ilmiah untuk dapat menyepakati perkara ini," katanya.

Ditanya soal kebijakan pers dalam penggunaan kata ini, Asmadi menyatakan terserah masing-masing pers. "Mereka mempunyai kebijakan dan pedoman dalam berbahasa sendiri. FBMM tidak bisa meminta mereka untuk menyepakati salah satu," pungkasnya.

sumber : http://id.berita.yahoo.com/perkara-penggunaan-istilah-cina-132847984.html

Monday, August 8, 2011

Akhirnya Nazaruddin Tertangkap di Kolombia


JAKARTA -- Interpol menangkap seorang mirip tersangka korupsi pembangunan wisam atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin di Kota Pelabuhan Cartagena, Kolombia.

Saat ditangkap pria tersebut beridentitas M. Syahruddin. Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan laporan tersebut dia peroleh dari Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Michael Manufandu Ahad (6/8) pukul 21.00.

Berdasarkan informasi itu seseorang yang identik dengan Nazaruddin telah ditangkap. "Secara fisik atas pengamatan beliau (Dubes RI) identik dengan apa yang disebut nazaruddin,"jelasnya saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Senin (7/8).

Namun, lanjut Djoko pihaknya masih akan memastikan lebih jauh seputar penangkapan itu. Untuk itu, tim gabungan dari Kepolisian, KPK dan Kementerian Luar Negeri akan segera berangkat ke sana. "Akan kita segera berangkatkan kesana,"ucapnya.

sumber : republika.co.id

Tikus Jambul Beracun dari Afrika


Tikus Jambul Beracun dari Afrika (Lophiomys imhausi)

Seekor tikus afrika berjambul (Lophiomys imhausi) mengembangkan metode cerdik untuk menggagalkan predator yang ingin menangkapnya. Tim peneliti gabungan dari Inggris, Amerika Serikat, dan Kenya menjumpai tikus ini mengunyah akar dan batang pohon beracun tinggi serta mengoleskan zat beracun ini pada bulu halus di jambulnya.

Binatang yang akan menyerang akan disambut sejumlah bulu mengandung racun yang mematikan. Prof Jonathan Kingdon dari Universitas Oxford mengatakan, timnya masih menjumpai pekerjaan rumah mengenai cara tikus itu bertahan dari racun mematikan ini.

Racun didapat dari tumbuhan Acokanthera schimperi yang biasa dioleskan pada panah beracun pemburu tradisional setempat untuk membunuh gajah. "Tikus memastikan bagian jambul adalah yang pertama kali diserang predator," kata Kingdon seperti dikutip BBC, Rabu (3/8/2011).

Saat tikus terancam predator serigala, kucing liar, dan macan tutul, ia tidak lari. Namun, ia mengeraskan rambutnya dan menunjukkan sikap berani. Predator yang nekat menerkamnya bakal mendapat rambut tajam yang beracun. (BBC/ICH)

sumber : http://sains.kompas.com/read/2011/08/05/0419116/Tikus.Cerdik.Oleskan.Racun.di.Jambulnya