Sunday, November 28, 2010

Reformasi Birokrasi untuk Berantas Korupsi

Do you want to share?

Do you like this story?

Jadi penggemar di Facebook ...
Bagikan artikel ini ..
Yogyakarta,GudangMateri.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Hamzah mengatakan reformasi birokrasi seharusnya menjadi titik tolak pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Namun, reformasi birokrasi justru belum berjalan dengan semestinya," katanya di sela seminar nasional `Peran Korupsi terhadap Dehumanisasi Pendidikan di Masa Kontemporer` yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di Yogyakarta, Minggu.

Ia mengatakan praktik korupsi dapat terjadi jika ada dua faktor pendorong yaitu niat pelaku dan terbukanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Kesempatan dapat dipersempit dengan perbaikan sistem manajemen keuangan dan sumber daya manusia. Saat ini gaji pegawai pemerintah masih tergolong kecil akibat terlalu banyaknya jumlah pegawai," katanya.

Hal tersebut, kata dia mendorong mereka untuk mencari penghasilan tambahan, salah satunya dengan melakukan tindak korupsi dan aksi suap-menyuap.

"Sistem kepegawaian kita tidak mendukung bagi terbentuknya motivasi dan integritas dalam diri pegawai. Mereka yang berkinerja baik maupun buruk tetap mendapatkan gaji sama," katanya.

Selain itu menurut Chandra korupsi sudah menjadi penyakit kronis di Indonesia sehingga setiap upaya menangani kasus korupsi akan menghadapi resistensi yang tinggi karena banyak pihak yang justru merasa nyaman berada di sistem koruptif.

"KPK juga dihadapkan dengan kesulitan lain yaitu belum adanya keseragaman sikap antarlembaga penegak hukum. Contohnya dapat terlihat dari vonis ringan koruptor oleh pengadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera," katanya.

Ia mengatakan penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri karena ada nilai-nilai yang saling menunjang satu sama lain, diantaranya adalah politik, ekonomi, dan budaya.

"Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparatnya, tetapi juga ditentukan oleh produk hukum dan budaya masyarakat untuk mematuhi hukum. Dunia pendidikan berperan untuk mengajarkan budaya patuh hukum," katanya.

sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20101128/tpl-chandra-reformasi-birokrasi-titik-to-cc08abe.html

baca juga artikel ini :

0 komentar:

Post a Comment

Advertisements

Advertisements